GANDENG PEMKAB, IMIGRASI BENTUK TIM ‘PORA’

18-January-2017, 20:54

/// Tertibkan TKA Ilegal

LAHAT – Guna meminimalisir gerak TKA (Tenaga Kerja Asing) Ilegal yang bekerja disuatu perusahaan dikabupaten Lahat, pihak Imigrasi Muara Enim menggandeng Pemkab Lahat membentuk tim PORA (Pengawasan Orang Asing). Hal ini diyakini mampu memberikan efek positif bagi SDM (Sumber Daya Manusia) lokal dari serbuan TKA.

Kepala Kantor Imigrasi Muara Enim Telmaizul Syakti mengatakan, pihaknya tidak akan menghalangi TKA untuk bekerja asal memenuhi aturan yang berlaku dalam undang – undang. Tahun sebelumnya sudah sebanyak 100 lebih TKA ilegal yang berhasil ditangkap dan dipulangkan kedaerah asalnya, karenanya hal ini menjadi pelajatan dan evaluasi bersama.

” Keberadaan TKA Ilegal jelas sangat merugikan. Lahat menjadi salah satu sasarannya, karena ada perusahaan Tambang dan PLTU yang beroperasi sehingga tidak menutup kemungkinan memperkerjakan TKA,”ujarnya.

Dijelaskannya, untuk saat ini pihak Imigrasi telah membentuk tim PORA yang anggota berasal dari PNS, Polres dan Kodim 0405 Lahat. Dimana, kedepan akan ditugaskan untuk memberikan pengawasan bagi seluruh TKA yang ada. “Harapan kita agar kedepan tidak ditemukan lagi TKA Ilegal, dan tim akan bekerja semaksimal mungkin,”imbuhnya.

Sekda Lahat H Nasrun Aswari menuturkan, Pemkab Lahat sangat mendukung penuh upaya penertiban TKA Ilegal diBumi Seganti Setungguan. Namum, untuk membatasi TKA yang bekerka, Pemkab Lahat tidak bisa mengintervensi perusahaan karena bukan tidak mungkin keberadaan TKA untuk mengoperasikan alat tertentu hanya dipahami oleh tenaga ahlinya.

” Intinya jangan ada lagi TKA Ilegal yang bekerja diLahat, dan siapapun yang ingin bekerja harus mematuhi aturan yang ada dan sesuai dengan UU yang berlaku,”jelasnya

Ditambahkan Nasrun, saat ini Pemkab Lahat telah membuka AKN (Akademi Komumitas Negeri) untuk memberdayakan masyarakat lokal, agar dalam setiap penerimaan tenaga kerja dapat memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan.

” Pemkab Lahat tidak ingin ada protes dari warga jika tidak diterima bekerja. Karema semuanya ada prosedur dan tidak mungkin hanya menerima tenaga kerja yang berdomisili ditempat perusahaan beroperasi,”pungkasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :