PENEMPATAN ASN SESUAI ANJAB DAN ABK

16-March-2016, 18:57

//// BKD dan Diklat Lakukan Pemetaan

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kabupaten Lahat, Nasrun Aswari SE MM, melalui Kepala Bidang (Kabid) Penyusunan Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian, M Ichsan Fadli SIP MM membenarkan, bahwasanya pihaknya telah menerapkan dalam pemetaan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dimasing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Penempatan ini ketentuan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK), dimana, pemetaan jumlah ASN menggunakan aplikasi E-Formasi, sehingga dapat mengetahui kebutuhan sebenarnya di SKPD bersangkutan,” ungkap Ichsan, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/3).

Nanti disambungnya, apabila pemetaan telah diterapkan, maka, apakah jumlah pegawai telah terpenuhi atau belum, dimana, tugas yang diberikan dapat diselesaikan cukup satu orang saja atau lebih dari itu.

“Setidaknya jumlah ASN terdata mencapai 8.300 pegawai ini, ketahuan apakah cukup atau kurang, berarti satu SKPD bisa lebih atau kurang pegawai, sesuai ABK, salah satu instansi kurang akan ditambah dari kelebihan pegawai,” ujar Ichsan lagi.

Sementara, Nasrun menambahkan, kalaupun masih kurang, baru diusulkan ke Kementerian Aparatur Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

“Bisa jadi pihak Kemenpan dan RB membuka formasi pegawai baru berdasarkan Anjab. Apabila belum terpenuhi akan diangkat melalui pegawai tidak tetap (PTT). Dimana, awal Maret sudah dilaksanakan pemetaan ASN, mengundang Bagian Administrasi dan Kasubbag kepegawaian SKPD masing-masing. Sistem E-Formasi langsung terdata di Kemenpan,” ulasnya.

Ia menyebutkan, sedangkan sanksi untuk daerah apabila mengajukan formasi umum tidak bisa dipenuhi, untuk itulah diusulkan diatas kertas dan kebutuhan tidak harus dipenuhi pengangkatan CPNS. Dan diperkirakan akhir Maret selesai pelaksanaannya, sehingga abdi negara dapat terpantau dan tersebar merata.

“Tidak semata-mata untuk pemerataan PNS yang sudah ada, sehingga tugas dapat diselesaikan secara maksimal dan tersebar dengan merata di setiap SKPD,” pungkas nasrun.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :