ISI

PUSARAN WACANA SUMSEL BARAT DITENGAH ARUS PILKADA


2-March-2016, 11:54


Mencermati wacana pembentukan provinsi baru Sumsel Barat yang merupakan pecahan dari wilayah Sumatera Selatan tampaknya cukup menarik untuk ditelaah secara mendalam. Secara teoritis, tidak bisa dipungkiri bahwa pembentukan daerah otonomi baru bertujuan menciptakan peluang yang lebih banyak dan besar dalam mengurus daeranya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapan asli daerah. (J.Kaloh : 2007).

Disamping itu secara praktik, semisal LIPI pernah merilis bahwa pemekaran daerah baru justru banyak menimbulkan permasalahan baru. Salah satu yang menjadi sorotan penulis terkait dengan masalah yang ditimbulkan akibat dari pemekaran daerah baru ialah alih-alih menciptakan kesejahteraan dan meningkat pelayanan kepada masyarakat sebagai dalih pemekaran, namun pada kenyataannya di lapangan, ketika telah menjadi suatu daerah otonomi baru malah meruncing tingkat kemiskinan. Karena secara rata-rata, kondisinya di bawah standar penilaian kemampuan menghidupi diri dan menjalankan roda pembangunan. Dan dibalik itu juga yang meski dicermati bahwa pemekaran malah dapat menghilangkan hasil pendapatan daerah induknya (Baca : Wijaya).

Sebagai gambaran dari kedua pandangan di atas, kendati masih banyak pandangan lainnya, namun dalam tulisan ini hanya mengambil sample pandangan kedua di atas, karena memang pandangan keduanya relatif cukup mewakili fenomena pemekaran di Indonesia. Posisi ganda yang dilematis, karena tidak klop antara teori dan praktik.

Dalam konteks bernegara dan berbangsa ajek memang antara teori dan praktik berseberangan, bukan teori atau praktiknya yang salah, melainkan konteksnya berbeda. Dalam hal konteks dimaksudkan adalah :
Pertama. Pasca Pilpres 2014, pemerintahan Jokowi-JK belum secara detail mengkaji dan fokus terkait dengan pembahasan agenda DOB. apakah moratorium atau mengkaji ulang capaian hasil daerah yang telah dimekarkan?. Hal ini penting terkait dengan kapastian, apabila memang kendalanya daerah yang telah dimekarkan tidak mencapai capaiannya tentu bisa ditinjau ulang, sebab demikian concern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Karena sejauh ini, semenjak Indonesia Merdeka hingga era reformasi kita belum pernah mendengar daerah yang telah mekar digabungkan kembali.

Ketidak pastian tersebut berpreseden buruk, semisal pendapat Wijaya (Peneliti LIPI) tersebut akan dapat mengeneralisasi dan menjustifikasi daerah-daerah yang akan melakukan pemekaran. Padahal apabila kita berkeinginan membuat perumpamaan, seperti Bangka Belitung, tentu ia tidak akan seperti sekarang ini- jika masih bersama Sumatera Selatan-kalau saja tidak menjadi Provinsi Bangka Belitung.
Kedua. Orientasi Pemekaran Daerah dibayangkan sebagai kepentingan elit semata, dalam bahasa si Peneliti LIPI hantu-hantu politik lokal. Padahal, jika kita ingin melihat letak kewilayahan Indonesia yang sangat begitu luasnya ditambah dengan beragam corak warna, bahasa, dan budayanya, tentu alasan ingin mekar menjadi logis.

Sederhanya, kembali kita membuat perumpamaan bahwa pandangan masyarakat baik dari lapisan atas (elit) hingga lapisan bawah (awam) terkait dengan wacana pemekaran juga tidak terlepas dari beragam persoalan, seperti permasalahan Sumber Daya Alam (SDA) yang diekplorasi dan dieksploitasi daerahnya dengan tujuan mengenjot income negara. Dengan segala macam penetrasi yang serupa ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah, ditambah ketidakjelasan bagi hasil, kemudian diperparah dengan kerusakan alam. Tentu hal ini menambah bumbu kerasionalan alasan daerah ingin dimekarkan.

WASPADA HANTU-HANTU POLITIK LOKAL
Pelaksanaan Pilkada Serentak se-Indonesia dengan segala tahapannya serta khusus di Sumatera Selatan yang direncanakan akan dipercepat pelaksanaannya di Tahun 2017, menjadikan wacana Sumsel Barat menjadi bola panas dan liar yang jika di dikelola akan berbuah goal indah bagi cakada (calon kepala daerah) yang akan bertarung.
“bak sebuah kapal yang sedang berlayar menuju destinasi pulau nan indah tentunya banyak orang yang ingin menumpang dan juga ada yang ingin membajak. Kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Sehingga kita juga meski tetap berterima kasih kepada LIPI yang mewanti-wanti bahaya Hantu-hantu politik lokal.

Namun, dalam konteks pertarungan politik ke-kini-an, terdapat pola yang mencolok sehingga permainan di tingkatan lokal berbeda pada masa lalunya. Kalau dahulunya isu pemekaran dapat dijadikan ajang konsolidasi bagi cakada, namun dalam konteks pilkada serentak ditambah dengan ketatnya persaingan dalam Pilkada, baik ditingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, permainan bola panas pemekaran menjadi kekhwatiran sehingga isunya banyak ditinggalkan oleh politisi lokal. Banyak percontohan dalam catatan pertarungan di langgang kompetisi politik seperti Pilkada, bahwa bagi cakada yang memang merupakan elit politik, baik sebagai legislator ataupun memangku jabatan sebagai kepala daerah atau pernah saja “bermain dalam anggaran Negara, bisa berakibat fatal. Posisi dan profesi semacam ini bisa saja menjadi bangku panas yang disorot secara tajam oleh competitor/pesaing dan biasanya hasil dalam pengamatan ketika dimungkinan untuk menyerang lawan, maka kompetitor menjadikan bahan tersebut sebagai senjata agar dapat mengindikasikan lawan politiknya sebagai tersangka korupsi.
Dalam politik apa saja bisa dijadikan senjata. Dengan jejak langkah lawan direkam, si elit akan mudah ditumbangkan saat atau bahkan sebelum pertandingan dimulai. apalagi persoalan pendukungan terkait dengan pemekaran wilayah, cakada yang turut nimbrung dalam wacana pemekaran tersebut bisa malah dituduh sebagai separatis.

ARUS PILKADA 2017
Derasnya arus Pilkada Sumatera Selatan 2017 dengan diiringi rencana perevisian Undang-undang Pilkada Tahun 2015, wacana terhadap rancangan UU kedepan terkait dengan pembatasan dukungan parpol dan membuka kesempatan atau melonggarkan persyaratan bagi birokrat (ASN) untuk maju di pentas politik lokal, pilkada.
Jika ini benar, tatkala RUU Pilkada telah selesai dibahas dan ditetapkan sebagai UU Pilkada, secara otomatis akan berekses pada banyaknya bursa pencalonan pada pilkada 2017 mendatang, pertarungan akan semakit sengit, rumit dan ketat karena dipadati banyak cakada. Dan ini jelas akan menambah tinggikan suhu perpolitikan di Sumatera Selatan.
Mencermati konstelasi politik nasional dan terkhusus di daerah Sumatera Selatan, dimaklumkan bahwa Pro dan Kontra dukungan terhadap pemekaran Provinsi Sumsel Barat akan menjadi pertimbagan bagi para cakada, bahwa ditakutkan dengan mendukung Pemekaran justru akan kehilangan dukungan, jadi jika salah langkah sedikit saja bagi cakada akan berakibat fatal, maka dari itu menjadi kewajaran jika pemekaran Sumsel Barat di musim politik ini agak sedikit tersendat dan mungkin bagi kelompok yang kontra dianggap wacanannya nyaris tenggelam oleh arus Pilkada.

SUMSEL BARAT BUKAN ANCAMAN
Pelik rasanya berfikir tentang pemekaran provinsi di tengah derasnya arus Pilkada. Meski ditemukan solusi cerdas yang secara konstruktif dan komprehensif agar keduanya kendati tidak harus beriringan tetapi tetap dapat bergerak simultan. Zaman telah berubah, memilih jalur radikal justru akan mendapat refresif dan kehilangan simpatik serta keluar dari tujuan asli dari pemekaran itu sendiri.
Solusi cerdasnya adalah pertama. memilih jalur Soft berupa diskusi publik, karena dengan turun aksi dan memblokir jalanan bukan lagi zamannya. Diskusi publik adalah gagasan brilian untuk menguji kelayakan suatu wilayah yang ingin dimekarkan, paling tidak dapat menjadi ajang untuk menyamakan rumusan masalah. Pemekeran daerah tidak akan selesai melalui vested interest apalagi hanya diupayakan oleh segelintir elit melalui penekanan politik, maka dengan pendekatan soft melalui diskusi publik akan terang benderang siapa yang hanya menumpang atau siapa yang ingin membajak wacana pemekaran.
Kedua. Tokoh, menjadi keharusan dalam menggagas sebuah wilayah yang ingin dimekarkan ada sosok tokoh atau seorang yang ditokohkan. Dalam musim politik seperti sekarang ini memang agak sulit mencari tokoh yang pure berjuang untuk pemekaran wilayah, apalagi ia seorang cakada, image yang ditimbulkan akan berdampak negatif. Pentokohan meski dicermati serius apalagi dalam memilih tokoh, para pro pemekaran harus menilai segi dedikasi dan netralitas dari seorang tokoh atau yang ditokohkan. Netralitas sangat penting agar wacana pemekaran tidak diklaim bonceng-membonceng. Siapapun itu orangnya, yang jelas dia adalah seorang tokoh yang mempunyai nama besar dan berekam jejak baik.
Dalam masa politik seperti sekarang memang agak sulit mencari seseorang seperti demikian, menurut pendapat penulis tokoh demikian mungkin hanya dapat disematkan kepada Gubernur Sumsel, H. Alex Noerdin dan atau tokoh yang sekaliber beliau. Karena sejauh ini hanya beliau yang memiliki nama baik sekaligus netral dalam posisi pertarungan Pilkada serentak terlebih lagi beliau yang nota bene masa jabatannya sebentar lagi akan berakhir. Hubungan take and give justru akan terjalin baik, baik bagi pemekaran di satu sisi dan dedikasi terakhir tokoh seperti H. Alex Noerdin kepada masyarakat yang berada di barat Provinsi Sumatera Selatan pada sisi lainnya.

Ketiga. Pemekaran wilayah hanyalah persoalan administrasi, sudah seharusnya pemekaran diwartakan sebagai dinamika administrasi. Kalau boleh jujur, orang yang berada di barat Provinsi Sumatera Selatan juga kalau makan empek-empek pasti ngirup cuka. Sehingga pemekaran wilayah tersebut tidak terkesan pemisahan ataupun perpisahan melainkan menjadi wujud pemantapan wilayah yang berada di sumatera bagian selatan menjadi daerah yang mandiri dan makmur.

PENUTUP
Akhirnya pada pilihan akhir pemekaran wilayah harus serta merta dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik. Komunikasi yang baik antara pro pemekaran dengan pejabat politik daerah-daerah yang tergabung di dalamnya sangatlah penting serta faktor politis harus mendapat perhatian lebih, karen pembentukan provinsi lebih rumit ketimbang pembentukan kabupaten/kota dikarenakan cakupannya yang luas. Momentum pilkada Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara serentak mestinya ditangkap sebagai materi yang harus didialektikakan, karena bicara tidak untuk pemekaran sama dengan tidak untuk perubahan.

Wacana Sumsel Barat harus mengunakan navigasi, mengingat derasnya arus pilkada, kapal besar wacana pemekaran Sumsel Barat harus memperhatikan arah mata angin, agar tidak karam mestilah dibuat kompas supaya tetap terukur dan mengarah serta sampai pada tujuan hakikatnya, yaitu menjadi Provinsi Baru di Indonesia.

BIODATA PENULIS

Nama : Prasetyo Nugraha
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Beristri
Jumlah Anak : 1 (satu)
Pendidikan terakhir : S2

Email : Prasetio.tio78@yahoo.co.id
Phone Contac : 085382100054
Aktifitas Keseharian : Fungsionaris Gerakan Pemuda Nusantara

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on LinkedIn Pin on Pinterest

BERITA TERKINI

INVESTIGASI

BERITA SEBELUMNYA

LAHAT - 14-September-2017, 21:01

PNS DI LINGKUNGAN PEMKAB LAHAT SEDIKIT BERNAFAS LEGA

LAHAT - 14-September-2017, 20:03

DENGAN SATU RUMAH SATU JAMBAN, BERDAMPAK PADA ‘PHBS’ DI MASYARAKAT

LAHAT - 14-September-2017, 19:27

PWI LAHAT DALAM WAKTU DEKAT BERLAKUKAN ‘ROTASI’ KEPENGURUSAN

PALEMBANG - 14-September-2017, 19:07

OPEN TOURNAMENT KARATE PANGDAM II/SWJ, BERKAH BAGI PEDAGANG KAKI LIMA

PAGAR ALAM - 14-September-2017, 17:38

BALON WAKO PAGARALAM 2018 IR. GUNAWAN, MT SEMPATKAN MENDAKI PUNCAK DEMPO

LAHAT - 14-September-2017, 16:47

E-KTP LAHAT KEKURANGAN RIBUAN KEPING CETAK FISIK

LAHAT - 14-September-2017, 16:42

HARU BAHAGIA SAMBUT RATUSAN JAMAAH HAJI LAHAT PULANG

Lampung 14-September-2017, 14:33

DANREM 043/GATAM SAMBUT KETUA PERSIT KCK PD II/SRIWIJAYA

PAGAR ALAM - 14-September-2017, 14:19

PAGARALAM MUSIK FESTIVAL MENGUSUNG TEMA ” BAND BERSIH NARKOBA”

PALI - 14-September-2017, 10:04

KEPALA BKD PALI YUHAIRUDDIN SE : PELUANG DIBUKANYA TES CPNS MASIH TERBUKA LEBAR

PAGAR ALAM - 14-September-2017, 09:32

WAKO PAGARALAM BERSAMA TOKOH MASYARAKAT DAN KELUARGA SAMBUT KEPULANGAN JAMAAH HAJI

PAGAR ALAM - 13-September-2017, 18:47

PEMUDA DAN MAHASISWA GELAR AKSI BESEMAH PEDULI ROHINGYA

LAHAT - 13-September-2017, 17:39

TANGGAPI LAPORAN MASYARAKAT, POLRES LAHAT BEKUK TERDUGA BANDAR SIMPAN ‘SENPIRA’

PALEMBANG - 13-September-2017, 17:14

FORKI LAMPUNG JUARA UMUM KEJUARAAN KARATE PANGDAM II/SWJ

LAHAT - 13-September-2017, 16:43

TEMUKAN JENTIK NYAMUK SDN 35 LAHAT DIFOGGING

MUSI RAWAS - 13-September-2017, 16:28

KOREM 044/GAPO BANTU MEDIASI KONFLIK PENGAIRAN DI DESA SUMBER REJO MURA

MUARA ENIM - 13-September-2017, 16:19

ASOPS PANGLIMA TNI TINJAU KESIAPAN TUGAS OPERASI YONIF 141/AYJP

PALEMBANG - 13-September-2017, 13:52

AKPER KESDAM II/SWJ DIDIK 183 TENAGA AHLI MADYA BIDANG KEPERAWATAN

PALI - 13-September-2017, 13:38

WARGA TALANG UBI MINTA PMU RAPIKAN TANAH GALIAN JARGANAS

PAGAR ALAM - 13-September-2017, 12:58

WAKO PAGARALAM SAMPAIKAN JAWABAN PANDANGAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN 2017

PAGAR ALAM - 13-September-2017, 12:56

SIMPAN 7 PAKET SHABU IBU RUMAH TANGGA DIAMANKAN POLISI

PALI - 13-September-2017, 12:09

“BAYI AJAIB” KEMBALI DULANG 5 EMAS

Lampung 13-September-2017, 11:07

HUT KE-72, KODIM 0424/TANGGAMUS GELAR LOMBA LAGU PERJUANGAN

LAHAT - 12-September-2017, 20:10

TUJUH FRAKSI SETUJUI JUMLAH ANGGARAN USULAN PEMDA LAHAT

PALEMBANG - 12-September-2017, 19:34

KODAM II/SWJ BERI PELATIHAN KADER BELA NEGARA KEPADA MAHASISWA BARU UBD

CATATAN SRIWIJAYA

APA dan SIAPA

  • Siapa 19-December-2014, 21:26

    NOPRAN MARJANI

    Nopran Marjani, Adalah politikus Partai Gerindra Sumatera Selatan ini adalah Wakil DPRD Propinsi Sum

FACEBOOKERS SRIWIJAYA ONLINE

VIDEO

  • film pengkhianat
  • LAGU DAERAH SUMSEL
  • BPJS KESEHATAN