TERKAIT BUKU ‘PORNO’. DPRD LAKUKAN KOORDINASI

25-November-2015, 15:03

Buntut dari beredarnya buku ‘porno’ dikalangan siswa sekolah dasar (SD) di wilayah kota Lahat, membuat pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam hal ini Komisi IV DPRD Kabupaten Lahat yang membidangi pendidikan meminta penjelasan langsung kepada pihak dinas terkait, karena kondisinya memang belumlah layak.

Sejumlah anggota Komisi IV ini meminta Disdik Lahat untuk memperketat pengawasan terhadap buku-buku pelajaran siswa dilapangannya. Dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Lahat, Suhendra dalam koordinasi kemarin mengatakan, langkah Dinas Pendidikan awalnya memang sangat tepat dengan menarik buku mata pelajaran dimaksud. Namun, kedepan tetapi harus ditindaklanjuti, hingga tuntas sampai kepada Kementerian Pendidikan, sehingga tidak ada lagi laporan serupa.

“Kejadian serupa dilaporkan di Riau tahun 2012 lalu, kali ini di Lahat, makanya harus ditindaklanjuti hingga tuntas dan tidak ada laporan, kalau tidak dituntaskan hingga Kementerian Pendidikan, bisa saja beberapa tahun kedepan buku ini dipakai lagi,” tukas Suhendra.

Dikatakannya, buku ini sudah lama beredar pada siswa, maka dengan kejadian ini dapat dilakukan antisipasi dan tingkatkan pengawasan. Sebaiknya, sebelum buku ini dipakai dikaji dulu, bahkan bila perlu ada tim khusus untuk mengkaji buku yang akan dipakai siswa.

“Dilapangannya, dengan adanya penolakan, hendaknya kedepan buku dimaksud bisa diganti dengan buku lain, apalagi buku pelajaran tidak mengikat hanya satu buku saja,” pungkasnya lagi.

Hal serupa dikatakan Gaharu, anggota Komisi IV DPRD Lahat. Menurutnya, pihaknya mendukung penarikan buku pelajaran tersebut supaya tidak ada kejadian lagi. Gaharu mengemukakan, Komisi IV akan menanyakan langsung materi dalam buku pelajaran siswa sekolah dasar itu kepada Kementerian Pendidikan di Jakarta.

“Mungkin di daerah lain tidak ada masalah, tetapi di Lahat masih tabu membahas soal seks, dan materi belum layak untuk anak kelas 5 sekolah dasar,” ungkapnya.

Kemudian, kedepan dalam waktu dekat, DPRD juga akan merekomendasikan surat tertulis untuk menarik sementara buku sambil menunggu kajian Kementerian Pendidikan.

“Persoalan ini akan disampaikan langsung Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Lahat kepada Kementerian Pendidikan,” tukasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :