SKPD BANYAK ALFA, SYAHRIL KECEWA

14-September-2015, 21:15

Empat Lawang – Gara-gara beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Empat Lawang tak hadir, ataupun tak berwakil pada acara Penyuluhan Hukum dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Senin (14/9), membuat Plh Bupati Empat Lawang H Syahril Hanafiah kecewa.

“Bagaimana Empat Lawang mau maju, kalau acara sosialisasi Penyuluhan Hukum seperti ini, ada SKPD yang tidak hadir sama sekali. Sebagian juga masih banyak yang hanya diwakilkan ke sekretaris, dan kabid,”tegas Syahril.

Diterangkan Syahril, pelaksanaan acara Penyuluhan Hukum itu sebetulnya inspirasi dari pihaknya untuk memberikan pemahaman hukum secara benar terkait penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya hasil dari materi yang disampaikan bisa ditelaah dan dipahami oleh masing-masing SKPD untuk melaksanakan roda pemerintahan di masing-masing SKPD. Makanya, program ini sangat penting bagi kepala SKPD untuk diikuti, terkait kelanjutan proses penyelenggaraan pemerintahan Empat Lawang ke depan.

 “Anehnya lagi ketika dihubungi via ponsel oleh staf sekretariat pemkab, banyak yang tidak aktif handphone pejabat Empat Lawang nih,”imbuhnya.

 Syahril menjelaskan, informasi menyebutkan penyerapan dana APBN baik itu Dana alokasi umum (DAK) maupun dana alokasi khusus (DAK) banyak yang tak terserap oleh daerah. Diketahui belakangan bahwa kepala daerah yang dikomandoi oleh SKPD setiap daerah masing-masing, khawatir atau lazimnya ketakutan untuk menggarap dana APBN tersebut. Lantaran sistem birokrasi keuangan yang menjadi momok buruk bagi kepala daerah. Sehingga berpengaruh dengan sia-sianya penganggaran keuangan dari APBN.

“Inilah yang mesti kita pahami, kita pelajari bersama, agar ada bahan dasar untuk penggarapan anggaran yang tepat bermanfaat, lagi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Lah bagaimana bisa menggarap keuangan negara kalau diajak untuk acara penyuluhan hukum pun tak bisa hadir,”cetus Syahril.

Lebih jauh Syahril menghimbau, peserta yang hadir pada acara penyuluhan hukum oleh kejari tersebut bisa memahami ilmu dan mentransferkannya ke kepala SKPD masing-masing.

Sementara itu, Kepala Kejari Tebing Tinggi Azwad Z Hakim menghimbau, kepada SKPD diminta untuk berperan aktif dalam membangun daerah. Tentunya tidak perlu takut dan khawatir terkait penggunaan anggaran. “Selagi penggunaan anggaran itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan kenapa mesti takut,”kata Azwad.

 Mengenai laporan, sambung Azwad, tentu setiap laporan dari pihak manapun yang masuk seperti surat aduan atau bukti secarik kerta bisa ditindaklanjuti melalui pendalaman. “Ada laporan yang terkadang berupa selembar kertas, nah untuk mendalami ini juga kami butuh alat bukti dengan melakukan pemanggilan kepada pihak terkait. Selanjutnya diperlukan pemanggilan kepala dinas atau stafnya, namun bukan berarti pihak SKPD itu dinyatakan bersalah, justru diminta penjelasan terkait penggunaan anggaran,”pungkasnya. (OPI4L)

Bagikan ke :