Kapolres Musi Rawas Polda Sumsel Tanda Tangani Surat Perlindungan Hukum untuk Anggota PGRI Mura 

28-November-2022, 18:43

MUSI RAWAS-Kapolres Musi Rawas (Mura), AKBP Achmad Gusti Hartono mewakili Polres Mura, menyatakan melakukan perlindungan hukum terhadap para anggota PGRI Kabupaten Mura.

Hal tersebut terbukti saat pelaksanaan, upacara peringatan Hari Guru Nasional dan Hut PGRI Ke-77 di Taman Beregam, Pusat Perkantoran Agropolitan Center Pemkab Mura, sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (28/11/2022).

Dimana, orang pertama di Mapolres Mura, tersebut menanda tangani surat pernyataan perlindungan hukum bersama dengan ketua PGRI Kabupaten Mura, dan disaksikan langsung Bupati Mura, Hj Ratna Machmud.

Hal tersebut dibenarkan, Kapolres Mura, AKBP Achmad Gusti Hartono saat dikonfirmasi, usai pelaksanaan upacara, sekitar pukul 09.30 WIB, Senin (28/11/2022).

“Iya, sengaja hari ini, saya Kapolres Mura, mewakili Polres Mura, melaksanakan penanda tanganan surat pernyataan perlindungan hukum bersama dengan ketua PGRI Kabupaten Mura,” kata Kapolres.

Kapolres berharap, dengan dilakukan penanda tanganan surat pernyataan perlindungan hukum bersama dengan ketua PGRI Kabupaten Mura, semoga kedepannya anggota PGRI Kabupaten Mura, mendapatkan perlindungan hukum.

“Nantinya, apabila ada hal negatif khususnya perlindungan hukum, maka personel Polres Mura, akan siap dan segera melakukan perlindungan,” tutur suami Ny Irene Gusti Hartono.

Senada disampaikan, Kasat Reskrim, AKP Muhammad Indra Prameswara mengatakan bahwa surat pernyataan perlindungan hukum bersama dengan ketua PGRI Kabupaten Mura, merupakan surat pernyataan apabila nantinya ada hak-hak anggota PGRI tidak dipenuhi maka bisa difasilitasi dan bisa dibawa kerana hukum.

“Artinya, hak anggota PGRI, seperti gaji yang tidak diberikan ataupun hal lainnya,” ucap Kasat Reskrim

Kasat Reskrim menjelaskan, namun tetap, apabila ada anggota PGRI yang terlibat hukum pidana, akan tetap dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Hanya, saja tetap dilakukan tahapan-tahapan, seperti mediasi dan apabila tidak ditemukan titik terang, sesuai dengan tindakan hukumnya, tentu saja akan diproses secara hukum,” tutupnya.

Bagikan ke :